Selasa, 12 Februari 2013

Efektivitas Anggaran Proyek Pemeliharaan DAM Pada Kantor Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk


oleh : Indrian Supheni




Abstract

The main point in managing government finance is budgetting. Planning, organizing and having responsibility of income budget and buying of government (APBD) often get protest from the society because full of deviation. This reasearch was done in Dinas Pengairan of Nganjuk Regency about 2010. The method done by analyzing the financial report of 2010 and compare it with real condition by doing survey to the field which involved the building shops and contractors. The result showed that there were gap or deviation between the real condition of prices and the prices which were reported or can be said that there was corruption. The causes were indisipline of technical planner in doing survey which did not compare the real price in the field and in budget. Other cause, there was not controlling in doing budget. Although the budget plan was perfect but if the control in doing budget was minus, the deviation of budget could happen.

Keyword : Project, Budget, Deviation 



Masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah salah satunya adalah anggaran. Perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali menuai protes dari masyarakat karena sarat dengan penyimpangan anggaran (budgetary slack). Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom
Atau dengan kata lain maka pengelolaan pemerintahan daerah dituntut mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang memerlukan adanya pembenahan menyeluruh dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah melalui kerjasama seluruh komponen negara khususnya eksekutif, legislatif maupun masyarakat itu sendiri sebagai agen kontrol.
Salah satu instansi pemerintah yang dinilai masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Dinas Pengairan Daerah. Instansi ini melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya air, termasuk di dalamnya menyangkut proyek pengelolaan DAM.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan didasarkan pada sejauh mana efektivitas anggaran adalah : Apakah penyusunan anggaran proyek pemeliharaan DAM pada Kantor Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk sudah akuntabel apakah terdapat budgetary slack pada anggaran proyek pemeliharaan DAM pada Kantor Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan - pertanyaan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, sehingga hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain bagi Kantor Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan reformasi anggaran agar semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu bagi pelaksana Tender Proyek, penelitian diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang lebih sehat di kalangan pelaksana tender proyek. Dan bagi para mahasiswa, pendidik dan profesional akuntansi penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana dalam mengaudit anggaran.

Asumsi
Pembahasan penelitian ini dibatasi pada asumsi : 1) Efektivitas anggaran diukur dari akuntabilitas penyusunan anggaran dan besarnya penyimpangan anggaran (budgetary slack). 2) Harga taksiran yang digunakan dalam audit anggaran pada penelitian ini adalah harga lokal yang umum di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan waktu dan kondisi pelaksanaan anggaran.

Pengertian dan Manfaat Anggaran
Mardiasmo (2004) menyatakan anggaran sector publik pemerintah penting, karena pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas dan yang terakhir untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. PBK dapat dikatakan merupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada outcome dan mencoba untuk menghubungkan alokasi sumber daya secara eksplisit dengan outcome yang ingin dicapai

Jenis Anggaran Proyek
Untuk rencana atau anggaran proyek besar dan kompleks, minimal terdapat dua macam perkiraan biaya atau anggaran, yaitu : Perkiraan Biaya Pendahuluan (PBP), dan Anggaran Biaya Proyek (ABP).
1.      Perkiraan Biaya Pendahuluan (PBP)
PBP dikerjakan pada tahap konseptual di mana berlangsung kegiatan studi kelayakan yang dikembangkan dan dikaji sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kegunaan PBP adalah untuk mengkaji kelayakan ekonomi dan finansial serta menentukan urutan prioritas (ranking) dari beberapa proyek;
2.      Anggaran Biaya Proyek (ABP)
Anggaran Biaya Proyek (ABP) diselesaikan pada akhir tahap. Bagi pihak pemilik, ABP berfungsi lebih penting dari PBP, karena dari padanya akan diputuskan ikatan (commitment) yang bernilai besar, yaitu pembangunan proyek.
 
Pengertian Efektivitas Anggaran
Efektivitas anggaran adalah kemampuan suatu anggaran untuk dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi yang ada kebutuhan secara tepat. Agar efektivitas suatu anggaran dapat tercapai, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk memantau, mengawasi dan mengadakan pembetulan agar kegiatan proyek mencapai sasaran yang telah ditentukan.Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien, tahap persiapan/perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran.

Pengukuran Efektivitas Anggaran
Untuk mengukur efektivitas anggaran sedikitnya dapat diukur dari akuntabilitas penyusunan anggaran dan besarnya budgetary slack. Akuntabilitas penyusunan anggaran artinya bahwa anggaran yang disusun sudah memenuhi standar akuntansi dan pos-pos rekening yang muncul dapat dijelaskan secara logis. Budgetary slack adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan.
Dua dimensi yang digunakan untuk mengukur Budgetary Slack, yaitu kecenderungan eksekutif menetapkan target anggaran di bawah kapasitas produktif yang secara jujur dapat dicapainya (underestimate revenue) serta kecenderungan eksekutif memasukkan excess resource dalam ajuan anggarannya (overestimate expenditure).



Standar Biaya (Belanja)
Standar biaya merupakan dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Standar biaya ini berisikan kebijakan mengenai ketentuan batas normal harga satuan unit biaya, baik yang bersifat rutin maupun program, sehingga perkiraan kewajaran anggaran yang dilaksanakan pada suatu satuan kerja dan/atau kegiatan serta proyek pada satu satuan kerja dapat ditentukan.
Tujuan penyusunan standar biaya yang dilakukan pada saat perencanaan anggaran daerah antara lain adalah :
  1. Meningkatkan kemampuan satuan kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
  2. Mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing dan antara satuan kerja.
  3. Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi, dan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, serta  mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.
Kerangka Berpikir
Salah satu elemen APBD yang penting untuk dievaluasi adalah anggaran proyek instansi pemerintah. Anggaran proyek disinyalir sarat dengan korupsi dan penyimpangan anggaran. Oleh karena itu anggaran proyek instansi pemerintah perlu direformasi agar efektivitasnya optimal. Menurut Sujiati (2006) guna mengukur efektivitas anggaran proyek digunakan dua elemen yaitu Akuntabilitas penyusunan anggaran, dan Budgetary Slack




Gambar 1 : Bagan Model Penelitian



 





















Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu serta menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. (Husein Umar, 2001 : 92)


Definisi Operasional Variabel
(X1) = Efektivitas Anggaran adalah
Kemampuan suatu anggaran keuangan untuk dapat mencapai realisasi pengeluaran anggaran sesuai dengan yang diharapkan.
(X2) = Akuntabilitas Anggaran artinya
anggaran yang disusun sudah memenuhi standar akuntansi dan pos-pos rekening yang muncul dapat dijelaskan secara logis.
(X3) = Budgetary Slack adalah perbedaan
antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan.
A.     Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka untuk ditarik kesimpulan. Data yang terkumpul berupa: anggaran proyek pemeliharaan Dam serta data-data survey yang berkaitan dengan standar biaya.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara : 1) Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Bagian Pemeliharaan serta pihak-pihak yang berwenang. untuk mendapatkan data tentang Penjelasan Pos Anggaran serta Aktivitas Proyek Anggaran, 2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran proyek pemeliharaan DAM, standar biaya , serta data lain yang mendukung penelitian. 3) Observasi yaitu mengadakan survey harga ke beberapa sumber seperti CV, toko bahan bangunan dan sumber lain, guna menentukan standar biaya dan efektivitas anggaran.

Teknik Analisa Data
Untuk menganalisa efektivitas anggaran proyek yang dibuat oleh Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka peneliti menggunakan beberapa teknik analisa data sebagai berikut:

1.      Akuntabilitas penyusunan anggaran
Untuk menilai akuntabilitas anggaran digunakan standar pengelompokan komponen anggaran yang teridentifikasi secara tepat dan rinci ke dalam unsur-unsur biaya sebagai berikut:
a.       Biaya Langsung ( Misalnya ; biaya untuk tenaga kerja, material, dan peralatan. )
b.      Overhead
Biaya-biaya ini sering kali berjumlah cukup besar dan tidak mudah dikendalikan. Oleh karena itu, perlu dipisahkan dan diperinci baik jumlah maupun jadwal pemakaiannya dan hubungannya dengan perencanaan biaya langsung.
c.       Cadangan Manajemen (management reserve)
Cadangan manajemen adalah sejumlah biaya yg ditahan oleh manajemen untuk maksud pengendalian, bukan untuk dialokasikan pada pekerjaan yang spesifik.. Bila pada saat kontrak habis jumlahnya masih tersisa (positif) maka bisa dimasukkan sebagai keuntungan, dan bila negatif berarti pelaksanaan kontrak mengalami underrun.
d.      Anggaran Tidak Terdistribusi (undistributed budget)
Anggaran ini adalah sejumlah biaya untuk penyelesaian pekerjaan kontrak tetapi belum dialokasikan ke paket kerja.
2.      Budgetary Slack
Untuk menentukan ada tidaknya budgetary slack dapat dilakukan dengan beberapa langkah : 1) mengadakan survey standar biaya untuk semua pos biaya, 2) membandingkan antara standar biaya dengan nilai biaya pada anggaran
Apabila kemudian diketemukan adanya selisih anggaran yang cukup besar, maka dapat dikatakan terdapat budgetary slack. Semakin banyak didapati budgetary slack dalam suatu anggaran, maka semakin tinggi tingkat penyimpangan anggaran tersebut.

Deskripsi Data Variabel
Gambaran Umum Dinas
Dinas Pengairan Daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pengairan. Adapun fungsi dari Dinas Pengairan Daerah adalah :
a.       Penyusunan perencanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi;
b.      Pelaksanaan penyediaan dan pembagian air irigasi serta pelaksanaan pembangunan, operasi/eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
c.       Pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengelolaan perijinan di bidang irigasi sesuai kebijaksanaan Bupati;
d.      Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengairan;

Susunan Organisasi Dinas Pengairan Daerah terdiri dari :
a.      Kepala Dinas Pengairan Daerah
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang Pengairan.
b.      Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi, pelaporan tata usaha keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum dan pelengkap 2) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkap. Selain itu, Bagian Tata Usaha membawahi :
- Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas : 1) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program kegiatan; 2) Menyusun rencana program kegiatan dinas; 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.
-   Sub Bagian dan Evaluasi mempunyai tugas : 1) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai, 2) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Sub Bagian dan Evaluasi mempunyai tugas yang sebagian diantaranya : 1) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas melayani kemasyarakatan ; 2) Melaksanakan invetarisasi terhadap barang, peralatan, dan perlengkapan dinas ; 3) Melakukan pengelolaan, pemanfaatan, perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan dinas ; 4) Mengusulkan kenaikan pangkat, berkala, pemberhentian dan diklat pegawai
-  Sub Dinas Pembangunan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan pembangunan dan rehabilitasi sungai, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelenngkapannya. Sub Dinas Pembangunan membawahi : 1) Seksi Perencanaan Teknis, 2) Seksi Pemb. dan Rehabilitasi
-  Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun program perencanaan dan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigrasi, drainase dan bangunan pelengkapnya. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan membawahi : 1) Seksi Operasi, 2) Seksi Pemeliharaan

-  Sub Dinas Bina Manfaat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan irigasi serta penyuluhan pengairan. Sub Dinas Bina Manfaat membawahi : 1) Seksi Irigasi Pedesaan, 2)  Seksi Penyuluhan dan Pengendalian.

c.       Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengairan Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisa Data
Rencana Anggaran Biaya
Anggaran pemeliharaan DAM secara lengkap dipaparkan sebagai berikut :



Tabel 4.1
Rencana Anggaran Biaya Tahun 2010
No.
Uraian Pekerjaan
Satuan
Volume
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
I.
1.

2.


3.

4.

II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

III.
1.
2.

3.
4.
5.
6.


IV.
1.
2.
3.
Pekerjaan Tanah
Galian tanah dengan excavator untuk timb.
Galian tanah dengan excavator dibuang keluar
Timbunan tanah dari galian
Gebalan rumput

Pekerjaan Pasangan
Bongkaran pasangan lama
Pasangan batu bekas bongkaran
Pasangan batu kali 1 : 4
Plesteran 1 : 3
Siaran 1 : 2
Beton tumbuk 1:2:3

Pekerjaan Besi
Servis pintu Type A
Pasang besi WF 300.150 + siku + kanal + plat
Ongkos angkutan
Ongkos pemasangan
Biaya mengelas
Pembelian alat derek (daya tarik 5 ton)

Pekerjaan Lain-lain
Pengeringan / kisdam
Direksikeet
Dokumentasi Foto



M3

M3

M3
M2


M3
M3
M3
M2
M2
M3



Buah
Kg

Kg
Kg
Cm
Buah



Unit
Unit
Unit




415,00

824,10

415,00
125,00


22,00
13,00
310,00
37,00
546,00
4,80



1,00
904,00

904,00
904,00
1.912,00
1,00



1,00
1,00
1,00



16.860,00

16.860,00

6.640,00
5.270,00


115.600,00
309.750,00
396.150,00
35.100,00
19.110,00
614.750,00



17.250.000,00
7.750,00

1.000,00
1.000,00
750,00
5.000.000,00



1.150.000,00
1.500.000,00
851.000,00



6.996.900,00

13.894.326,00

2.755.600,00
658.750,00
24.305.576,00

2.543.200,00
4.026.750,00
122.806.500,00
1.298.700,00
10.434.060,00
2.950.800,00
144.060.010,00


17.250.000,00
7.006.000,00

904.000,00
904.000,00
1.434.000,00
5.000.000,00
                    
32.498.000,00

1.150.000,00
1.500.000,00
851.000,00
3.501.000,00



Jumlah
PPn 10%
Total Biaya
Total (dibulatkan)
204.364.586,00
20.436.458,60
224.801.044,60
224.801.000,00
Terbilang   (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)



Tabel 4.2
Harga Bahan dan Upah Tahun 2010
No.
Jenis Bahan dan Upah
Harga Satuan
Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TENAGA
Pekerja                               Orang / hari
Mandor                              Orang / hari
Tukang                              Orang / hari
Kepala Tukang                  Orang / hari
Penganyam                        Orang / hari
Mandor Penganyam           Orang / hari

BAHAN
Batu Kali                           M3
Semen 50 kg                      Zak
Pasir pasang (brantas)        M3
Besi beton polos                Kg
Kerikil 2/3                         M3
Kawat beton                      Kg
Paku                                  Kg
Kayu bekisting                   M3
Besi baja propil                  Kg
Mengelas                           Cm
Ongkos angkutan + pasang  Kg

25.000,00
60.000,00
45.000,00
50.000,00
25.000,00
55.000,00


72.000,00
39.000,00
75.000,00
6.750,00
132.500,00
9.000,00
8.000,00
1.700.000,00
7.500,00
750,00
1.000,00







Pengukuran
Kriteria atau tolok ukur yang biasanya dipakai adalah yang telah diterima di kalangan luas atau dapat juga menggunakan kriteria seperti di bawah ini :
§  Tolok ukur yang dibuat atau diciptakan di perusahaan itu sendiri, misalnya sasaran dan tujuan yang telah digariskan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan jadwal proyek.
§  Tolok ukur berasal dari luar, misalnya standar di lingkungan industri seperti jam orang untuk mengecor per sekian meter kubik beton, jam-orang untuk memasang per sekian meter pipa ukuran tertentu, dan lain-lain.
Selanjutnya berdasarkan standar biaya tersebut dilakukan perbandingan survey harga dengan nilai anggaran yang dibuat. Survey harga dilakukan dengan mencari informasi dari beberapa sumber, yaitu:
a.       CV. Hutomo Putra, yaitu kontraktor yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan telah sering mengerjakan tender proyek instansi pemerintah.
b.      CV. Teguh Karya Sukomoro yang juga banyak menangani proyek-proyek besar pemerintahan.
c.       Toko Bahan Bangunan Sumber Agung Jombang, yang bergerak dalam bidang distribusi bahan-bahan bangunan dan besi. Toko ini sudah berpengalaman dalam pemasokan bahan-bahan bangunan untuk orderan-orderan besar.
Berdasarkan hasil survey diperoleh standar biaya sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Survey Harga Bahan dan Upah Tahun 2010
No.
Jenis Bahan dan Upah
Harga Satuan
Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TENAGA
Pekerja                               Orang / hari
Mandor                              Orang / hari
Tukang                              Orang / hari
Kepala Tukang                  Orang / hari
Penganyam                        Orang / hari
Mandor Penganyam           Orang / hari
BAHAN
Batu Kali                           M3
Semen 50 kg                      Zak
Pasir pasang (brantas)        M3
Besi beton polos                Kg
Kerikil 2/3                         M3
Kawat beton                      Kg
Paku                                  Kg
Kayu bekisting                   M3
Besi baja propil                  Kg
Mengelas                           Cm
Ongkos angkutan + pasang  Kg

25.000,00
50.000,00
38.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00

60.000,00
39.000,00
75.000,00
6.750,00
132.500,00
9.000,00
8.000,00
1.700.000,00
7.200,00
750,00
1.000,00


Tabel 5
Perbandingan antara Harga Survey dan Anggaran
No.
Jenis Bahan dan Upah
Harga Survei
Anggaran

1.
2.
3.


1.
2.
3.
TENAGA
Mandor                              Orang / hari
Mandor Penganyam           Orang / hari
Tukang                              Orang / hari

BAHAN
Batu Kali                           M3
Besi baja propil                  Kg
Mengelas                           Cm

50.000,00
50.000,00
38.000,00


60.000,00
7.000,00
700,00

60.000,00
55.000,00
45.000,00


72.000,00
7.200,00
750,00

Temuan Penyimpangan
Berdasarkan analisa atas anggaran biaya upah tenaga kerja ditemukan beberapa indikasi penyimpangan nilai biaya dianggap tidak wajar dan mengandung budgetary slack yang cukup besar., antara lain:
-          Penyimpangan biaya upah mandor .Selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang wajar sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap mandor/hari.
-          Penyimpangan biaya upah mandor penganyam Selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang wajar sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap mandor penganyam/hari. 
-          Penyimpangan biaya upah tukang Selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang wajar sebesar Rp. 7.000,- untuk setiap mandor/hari.
Selain penyimpangan upah tenaga kerja, juga ditemukan penyimpangan harga bahan, antara lain adalah :
-          Penyimpangan harga batu kali Selisih antara harga yang dianggarkan dengan harga yang wajar sebesar  Rp. 12.000,-/M3.
-          Penyimpangan harga besi baja Selisih antara harga yang  dianggarkan dengan harga yang wajar sebesar Rp. 300,-/kg.
-          Penyimpangan harga untuk jasa mengelas Selisih antara harga yang  dianggarkan  dengan harga yang wajar sebesar Rp. 50,-/cm. Anggaran sebesar ini dianggap tidak terlalu besar dan masih bisa dikatakan wajar, meskipun terdapat perbedaan atau selisih.

Pembahasan
Dari analisa di atas diketahui terdapat beberapa penyimpangan yang secara logis kurang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan antara lain:


Tabel 6
Hasil Penyimpangan Anggaran DAM Selama 120 Hari
Periode 09 Juli 2010 s/d 05 Nopember 2010
No.
Jenis Bahan dan Upah
Satuan
Biaya yang seharusnya
( Rp. )
Biaya yang dianggarkan
( Rp. )

1.
2.
3.


1.
2.
3.

TENAGA
Mandor
Mandor Penganyam
Tukang

BAHAN
Batu Kali
Besi baja propil
Mengelas


Orang / hari
Orang / hari
Orang / hari


M3
Kg
Cm


18.000.000,00
30.000.000,00
228.000.000,00


144.000.000,00
67.200.000,00
25.200.000,00


21.600.000,00
33.000.000,00
270.000.000,00


172.800.000,00
69.120.000,00
27.000.000,00

-          Penyimpangan biaya upah mandor.
Pada anggaran DAM untuk upah tiga orang mandor didapatkan Selisih biaya upah mandor yang dianggarkan dan hasil survei adalah sebesar  Rp. 3.600.000,-
-          Penyimpangan biaya upah mandor penganyam.
Pada anggaran DAM untuk upah lima mandor penganyam didapatkan Selisih biaya upah mandor penganyam yang dianggarkan dan hasil survei adalah Rp. 3.000.000,-
-          Penyimpangan upah tukang
Pada anggaran DAM untuk upah lima puluh orang tukang didapatkan Selisih biaya upah tukang yang dianggarkan dan hasil survei adalah sebesar Rp. 42.000.000,-
Selain penyimpangan upah tenaga kerja, juga ditemukan penyimpangan harga bahan, antara lain adalah :
-          Penyimpangan harga batu kali.
Pada anggaran DAM untuk harga batu kali 10 M3 didapatkan Selisih biaya untuk pembelian batu kali yang dianggarkan dan hasil survei adalah sebesar Rp. 28.800.000,-
-          Penyimpangan harga besi baja propil.
Pada anggaran DAM untuk harga besi baja propil 80 kg didapatkan Selisih biaya untuk pembelian besi baja propil yang dianggarkan dan hasil survei adalah Rp. 1.920.000,-
-          Penyimpangan harga untuk jasa mengelas
Pada anggaran DAM ongkos untuk jasa mengelas didapatkan Selisih biaya untuk ongkos mengelas yang dianggarkan dan hasil survei adalah sebesar Rp. 1.800.000,- Anggaran sebesar ini dianggap tidak terlalu besar dan masih bisa dikatakan wajar, meskipun terdapat perbedaan atau selisih.


SIMPULAN
Dari uraian dan analisis yang telah peneliti kemukakan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain masih dijumpai beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan penyusunan anggaran. Selain itu kelalaian bagian perencanaan teknis dalam melakukan survei, baik survei harga maupun bahan-bahan yang akan digunakan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara harga hasil survei dengan harga yang dianggarkan.
Juga adanya kekurangan kepengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, karena meskipun anggaran sudah disusun dengan baik, apabila tidak dilaksanakan secara benar dapat mengarah ke penyimpangan. Kinerja dari petugas Dinas Pengairan Daerah Nganjuk yang kurang transparansi, akuntabilitas dan disiplin dalam penyusunan suatu anggaran. Dari semua uraian tersebut,  maka disimpulkan bahwa penyusunan anggaran proyek pada Dinas Pengairan Daerah Nganjuk belum efektif dan efisien.

SARAN
Dari simpulan diatas maka disarankan agar Dinas Pengairan daerah Nganjuk khususnya bagian perencanaan teknis lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan survei lingkungan yang berkaitan dengan kebutuhan proyek. Selain itu, mengingat rawannya dengan tindakan korupsi, manipulasi dan kolusi maka diharapkan Dinas Pengairan Daerah Nganjuk lebih menekankan pada kontrol, audit dan pengendalian baik dalam hal penyusunan maupun dalam pelaksanaan anggaran proyek. Diharapkan pelaksana tender proyek dapat terdorong untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.


DAFTAR PUSTAKA

Hatry, H. P. 1999. Performance Measurement, Getting Result. The Urban Institute Press, Washington,
Indra, Bastian. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Penerbit : Salemba Empat.
Jones, R. dan M. Pendlebury. 2000. Public Sector Accounting. 5th Edition. Pitman Publishing, London.
Kenis, I. 1997. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial attitudes and Performance. The Accounting Review, Vol. LIV (4). 70700721.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
Osborne, D. dan T. Gaebler. 2002. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Addison Wesley Publishing Company, Inc, New York.
Reki, Kusuma. 2002. Efektivitas Anggaran Proyek pada Pembangunan Jembatan di Desa Ceweng Jombang. Skripsi. Malang. Universitas Merdeka.
Sujiningsih. 2004. Evaluasi Anggaran pada Pembangunan Balai Desa di Desa Ngasem – Pacitan. Skripsi. Malang. Universitas Muhammadiyah.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

0 komentar:

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More